Semarang (JATENGPAGI.COM) – Ketua LASKAR Muda Hanura (LASMURA) Jawa Tengah, Zea Algabili, mengecam kealpaan institusi penegak hukum dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus pembakaran sekolah di Temanggung. Zea Algabili dengan tegas menyatakan bahwa institusi penegak hukum perlu memperhatikan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengedepankan upaya diversi.
Dalam pernyataannya, Zea Algabili menyoroti penggunaan senjata laras panjang oleh petugas penegak hukum dalam penanganan kasus anak pembakaran sekolah di Temanggung. Zea Algabili menyatakan bahwa penggunaan senjata seperti itu tidaklah tepat dan melanggar prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Zea Algabili menekankan bahwa petugas penegak hukum tidak hanya seharusnya menghindari penggunaan senjata laras panjang dalam kasus yang melibatkan anak-anak, tetapi juga tidak seharusnya mengenakan seragam dinas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak traumatik yang mungkin dialami anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
Lebih lanjut, Zea Algabili mendorong institusi penegak hukum untuk memperhatikan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan melalui upaya diversi dalam penanganan kasus anak. Diversi merupakan upaya untuk mengalihkan anak dari proses peradilan pidana konvensional dan lebih mengutamakan pemulihan, rehabilitasi, dan pendekatan restoratif.
Zea Algabili menyatakan bahwa LASMURA Jawa Tengah akan terus bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperjuangkan implementasi yang lebih baik dari UU No 11 Tahun 2012. Dalam hal ini, penting bagi institusi penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang adil dan manusiawi dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
Sebagai pemimpin LASMURA Jawa Tengah, Zea Algabili menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dia menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan kasus.
Dalam kesimpulannya, Zea Algabili menegaskan bahwa institusi penegak hukum harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan menerapkan upaya Diversi.
